Pelaku Korupsi Harus Dihukum Berat, Prabowo Subianto Sebut Berantas Korupsi Perlu Perbaikan Birokrasi

Avatar photo

Minggu, 10 September 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menghadiri acara Konsolidasi Zona III Pemenangan Pileg Partai Bulan Bintang di Hotel Pangeran Beach, Padang. (Instagram.com/@prabowo)

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menghadiri acara Konsolidasi Zona III Pemenangan Pileg Partai Bulan Bintang di Hotel Pangeran Beach, Padang. (Instagram.com/@prabowo)

ON24JAM.COM – Calon presiden sekaligus Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan bahwa pelaku tindak korupsi harus dihukum seberat-beratnya.

“Untuk berantas korupsi, birokrasi harus kita perbaiki, gaji-gajinya (ASN juga harus diperbaiki) untuk hilangkan korupsi.”

“Korupsi harus kita berantas. Dengan ekonomi yang baik, gaji yang baik, saya kira tidak perlu orang korupsi. Kalau korupsi, hukum seberat-beratnya,” tegas Prabowo Subianto.

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lebih lanjut, Prabowo Subianto menyoroti bagaimana sistem politik di Indonesia harus diperbaiki lantaran berpotensi memunculkan bandar-bandar politik.

Padahal, untuk mengabdi kepada masyarakat menurut Prabowo Subianto tidak harus seperti itu.

Baca artikel menarik lainnya, di sini: Prabowo Subianto Ungkap Sejumlah Rencana Kebijakan dalam Program ‘Best Results Fast 2024 – 2029’

“Kalau tidak punya uang, maka susah maju dan susah nyaleg. Ini harus kita ubah, harus kita pikirkan nanti.”

“Cari pakar-pakar, bagaimana sistemnya. Masa orang mau mengabdi harus cari uang banyak, dari mana?,” ungkap Prabowo Subianto.

“Artinya nanti ada bandar-bandar politik, tidak hanya bandar judi,” sambung Prabowo Subianto.

Prabowo Subianto kemudian mengelaborasi yang dimaksud bandar politik dengan satu contoh, di mana terdapat pihak yang pada awalnya memberikan dana.

Untuk membantu pencalonan seseorang sebagai Bupati, kemudian menjadikan hal tersebut sebagai bentuk ‘hutang budi’.

“Begitu jadi bupati, yaa dia ada hutang budi, minta izin ini, minta izin itu,” jelas Prabowo Subianto.

Untuk itu, Prabowo Subianto berharap ke depannya akan ada banyak pihak dan pakar yang berfokus pada hal tersebut

Karena menurutnya sistem politik untuk mengabdi pada rakyat tidaklah mahal.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato politiknya di acara “Konsolidasi Zona III Pemenangan Pilpres Partai Bulan Bintang dan Pemenangan Prabowo Subianto Calon Presiden RI 2024”.

Kegiatan digelar di Hotel Pangeran Beach, Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 9 September 2023.

“Jadi, saudara-saudara, saya yakin profesor Yusril, ahli tata negara, bisa memikirkan bagaimana sistem politik yang tidak mahal untuk rakyat kita,” pungkas Prabowo Subianto.***

Berita Terkait

Polemik Tunjangan DPR, Adies Kadir Resmi Tak Lagi Terima Hak Finansial
Jokowi: Isu Ijazah Palsu dan Wacana Pemakzulan Gibran Bukan Sekadar Kebetulan
Jokowi Tanggapi Surat Pemakzulan Gibran Rakabuming, Sebut Dinamika Demokrasi dan Mekanisme Konstitusi
Prabowo Subianto Ultimatum Pejabat Negara Mundur Bila Tak Kompeten, Kabinet Tetap Solid Hadapi Isu Politik
Kasus Pendudukan Lahan BMKG oleh Ormas Picu Desakan Pembubaran Organisasi Pengacau
Pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Gagal di BPIP, Jadwal Baru Sedang Diatur Secara Khusus
Lakukan Perbaikan Citra dan Pulihkan Nama Baik, Beginilah 5 Jalan yang Dilakukan oleh Press Release
Di Pengadilan Tipikor Jakarta, Hasto Kristianto Ungkap Ancaman kepada Dirinya Jika PDIP Memecat Jokowi

Berita Terkait

Selasa, 9 September 2025 - 07:17 WIB

Polemik Tunjangan DPR, Adies Kadir Resmi Tak Lagi Terima Hak Finansial

Selasa, 15 Juli 2025 - 07:10 WIB

Jokowi: Isu Ijazah Palsu dan Wacana Pemakzulan Gibran Bukan Sekadar Kebetulan

Sabtu, 7 Juni 2025 - 06:47 WIB

Jokowi Tanggapi Surat Pemakzulan Gibran Rakabuming, Sebut Dinamika Demokrasi dan Mekanisme Konstitusi

Kamis, 5 Juni 2025 - 11:51 WIB

Prabowo Subianto Ultimatum Pejabat Negara Mundur Bila Tak Kompeten, Kabinet Tetap Solid Hadapi Isu Politik

Senin, 26 Mei 2025 - 11:06 WIB

Kasus Pendudukan Lahan BMKG oleh Ormas Picu Desakan Pembubaran Organisasi Pengacau

Berita Terbaru