Mahfud MD Bertanggungjawab atas Keadaan Politik, Keamanan dan Penegakan Hukum di Indonesia

Avatar photo

Kamis, 11 Mei 2023 - 14:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menko Polhukam, Mahfud Md. (Dok. Polkam.go.id)

Menko Polhukam, Mahfud Md. (Dok. Polkam.go.id)

Oleh: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan

HALLOUP.COM – Mahfud MD mencuatkan kasus Rp349 trilyun di Kemenkeu yang menimbulkan harapan dan pujian.

Tetapi faktanya Mahfud MD justru membentuk Satgas yang beranggotakan gado-gado termasuk Kemenkeu sendiri..Penyelesaian kasus menjadi kacau bahkan tenggelam.

Mahfud MD yang mengangkat, Mahfud MD juga yang menenggelamkan. Ia memajukan dan ia pula yang memundurkan. Omong doang alias omdo.

Semestinya Mahfud MD menggerakkan semua elemen penegakan hukum yang berada di bawah koordinasinya apakah KPK atau Kejaksaban Agung.

Semua rakyat sudah dibuat terbuka mata atas indikasi kuat terjadinya perbuatan korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Setelah DPR tidak memiliki kemauan membentuk Pansus Penyelidikan langkah hukum pun tidak dijalankan.

Gandengan dari kasus Rp349 trilyun ini adalah perampasan aset. Mahfud MD menyatakan habis lebaran akan diajukan Surat Presiden (Surpres) yang mengantarkan RUU Perampasan Aset ke DPR.

Akan tetapi hingga kini itupun belum terbukti. Omdo lagikah? Atau mungkin maksudnya habis lebaran itu panjang, kan bisa satu tahun.

Bukan kita tidak sabar menunggu realisasi omongan Pak Menteri tetapi masalahnya adalah soal RUU Perampasan Aset ini sudah direncanakan untuk dibahas sejak tahun 2015.

Bahkan lebih awal lagi terhitung kita meratifikasi konvensi PBB “against corruption” melalui UU No 7 tahun 2006.

Jika bukan omdo tetapi serius semestinya Mahfud MD mendorong Presiden untuk mendahului dengan mengeluarkan Perppu Perampasan Aset atas dasar tingkat kedaruratan yang tinggi.

Baca Juga:

Selidiki Transaksi Janggal di Kemenkeu, DPR Segera Bahas Usulan Penggunaan Hak Angket

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Mahfud MD sering mengeluh tentang betapa dahsyatnya korupsi di negeri ini. Khususnya di bawah rezim ini. Rezim dimana Mahfud sendiri berada di dalamnya.

Lambat atau bertele-telenya penyelesaian kasus korupsi dan pencucian uang serta mundur maju dalam pembuatan aturan menjadi bukti kita tidak serius dalam melakukan pemberantasan korupsi dan pencucian uang.

Hal ini akan berpengaruh pada keberadaan Indonesia di lembaga dunia. Bukankah kita ingin menjadi anggota The Financial Action Task Force (FATF) agar kepercayaan dunia pada kondisi ekonomi Indonesia meningkat?

Pesimis rakyat dan bangsa akan keseriusan pemerintah sangatlah wajar sebab alih-alih Presiden mengomando ini dan itu tentang pemberantasan korupsi dan pencucian uang.

Justru ia sibuk cawe-cawe mengurus soal copras-capres. Betapa giat, gigih dan bagai hidup mati untuk memajukan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024.

Presiden Jokowi memberi contoh buruk dengan kesibukannya itu. Menteri-menteri dipastikan akan sama kehilangan fokus atas tugas pekerjaannya. Apalagi berfikir soal prestasi.

Semua diakses untuk suksesi sesuai arahan Jokowi. Lalu bagaimana dengan Mahfud MD? Nampaknya sama saja, apalagi masuk bursa juga katanya.

Semua kerja sepertinya tidak ada makna, berganti dengan kata-kata demi terbingkai citra. Masalah negara ini tidak akan bisa diselesaikan dengan sekedar citra.

Kehancuran sudah di depan mata.
Harus ada tindakan nyata untuk memulihkan dan menyehatkan bangsa.

Jokowi harus segera dan secepatnya turun dari singgasana bukan justru seenaknya menyalahgunakan fasilitas Istana.

Mahfud MD adalah menteri yang bertanggungjawab atas keadaan politik, keamanan dan penegakan hukum di Indonesia.

Jangan hanya mengeluh tentang kondisi negara. Bapak punya kewenangan untuk berbuat nyata. Bila tidak mampu, ya mundur saja. Itu namanya ksatria.

Sampai saat ini citra pak Mahfud masih sebagai Menteri yang jago mengeluh dan belum banyak bertindak.

Surpres RUU Perampasan Aset saja masih tahap omong doang. Janji usai lebaran belum jelas juga.***

Berita Terkait

DPW NasDem Jakarta Usulkan 3 Nama di Pilgub Jakarta, Termasuk Anies Baswedan dan Ahmad Sahroni
Sejumlah Pers Daerah dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua Siap Kolaborasi Menangkan Pilkada 2024
Di Rumah Kertanegara, Presiden Terpilih Pemilu 2024 Prabowo Subianto Terima Unsur Pimpinan Partai Nasdem
Polisi Terjunkan 4.266 Personel Gabungan dan Anjing K-9 untuk Amankan Rapat Pleno Penetapan Pemilu 2024
Ganjar Pranowo Tanggapi Pertemuan Mardiono dengan Aìrlangga Hartarto di acara Halalbihalal Golkar
PDIP Beri Tanggapan Terkait Pertemuan Puan Maharani dengan Rosan Roeslani di Acara Buka Bersama
PDIP Tanggapi Soal Megawati Soekarnoputri Belum Tampil di Publik Selama Perselisihan PHPU di MK
Prabowo Hadiri Bukber Partai Golkar Bareng Gibran, Tegaskan Hormati Proses dan Tunggu Putusan MK
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Senin, 24 Juni 2024 - 13:19 WIB

Menteri Bahlil Lahadalia Sebut Almarhum Tanri Abeng Adalah Sosok Senior yang Sering Membantunya

Sabtu, 15 Juni 2024 - 15:32 WIB

Prabowo Subianto Ajak Pemerintah Negara-negara Lain untuk Desak Israel untuk Segera Hentikan Serangan

Sabtu, 15 Juni 2024 - 02:23 WIB

BNSP Sertifikasi Welder CPMI Tujuan Korea Selatan di Batam, Fokus pada Peningkatan Kualifikasi Profesional

Kamis, 13 Juni 2024 - 11:36 WIB

Diskusi soal Palestina, Pertahanan, hingga Perdagangan, Prabowo Subianto Bertemu MBS di Arab Saudi

Rabu, 12 Juni 2024 - 13:16 WIB

Bicara di KTT untuk Gaza, Prabowo Subianto Tegaskan Dukungan untuk Kemerdekaan Palestina

Rabu, 12 Juni 2024 - 08:04 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi Tanggapi Laporan Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ke Dewan Pengawas KPK

Kamis, 6 Juni 2024 - 13:40 WIB

Harun Masiku Masih Jadi Buronan, KPK Segera Periksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto

Jumat, 31 Mei 2024 - 13:31 WIB

Prabowo Terima Panglima Angkatan Bersenjata Inggris, Tingkatkan Kerja Sama Pertahanan RI – Inggris

Berita Terbaru

× How can I help you?