ON24JAM.COM – Pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall sudah dibahas sejak beberapa belas tahun yang lalu namun belum terealisasi.
Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengungkapkan, hal ini patut didorong untuk masyarakat.
“Sesungguhnya masalah giant sea wall sudah dibahas beberapa belas tahun lalu.”
“Kita berterima kasih kepada kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga yang meneruskan pengkajian tentang gagasan giant sea wall ini,” ucap Prabowo.
Baca Juga:
Sebanyak 52 Pejabat Kabinet Merah Putih Disebut Belum Serahkan LHKPN, Begini Penjelasan KPK
Presiden Prabowo Subianto Sebut Tidak Ada Kemakmuran Tanpa Pemerintah yang Bersih dan Adil
Prabowo menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara utama di seminar nasional yang bertajuk ‘Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut (Giant Sea Wall)’ di Jakarta, Rabu 10 Januari 2024.
Baca artikel lainnya di sini : Gibran Rakabuming Silaturahmi ke Ponprs Ibnu Sina, Seribu Kiai Kampung Dukung Prabowo – Gibran
Masalah giant sea wall ini, lanjut Prabowo, menjadi jawaban terhadap fenomena naiknya permukaan laut, terjadinya abrasi.
Sampai hilangnya lahan-lahan yang menyebabkan kualitas hidup sebagian rakyat menjadi tidak stabil.
Baca Juga:
Konservasi Gajah di Aceh, Presiden Prabowo Subianto Sumbang Lahan Pribadi Seluas 20 Ribu Hektar
Prabowo Subianto Berharap Tahun 2025 Tak Impor Beras, Tren Produksi Pangan Indonesia Meningkat
Polisi Ungkap Hasil Tes Urine, Usai Periksa Remaja Pelaku Pembunuhan Ayah dan Neneknya di Jaksel
“Tidak boleh kita menganggap sebagai hal yang lumrah atau hal yang bisa kita toleransi untuk 5-15 tahun ke depan,” kata Prabowo.
Lihat juga konten video, di sini: Khofifah Indar Parawansa Resmi Jadi Jurkamnas Prabowo – Gibran, Rosan Roeslani: SK Sudah Ditandatangani
Senada dengan pernyataan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, estimasi kerugian akibat banjir tahunan di pesisir Jakarta mencapai Rp 2,1 triliun per tahun.
Nilai kerugian dapat terus meningkat setiap tahunnya hingga menyentuh Rp 10 triliun per tahun dalam 10 tahun ke depan.
Baca Juga:
Pemerintah Sepakat Tambah Volume Produksi Sawit Nasional untuk Kuota Biodiesel 40 Persen (B40)
Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.
Usai Nyoblos, Presiden Prabowo Subianto Bercengkrama dengan Warga Bojong Koneng, Bogor
Prabowo Subianto Nyoblos di Bojong Koneng, Beri Pesan: Menang Kalah Biasa, Utamakan Kerja Sama
“Tentu ini akan berakibat langsung pada potensi kehilangan kesempatan,” jelas Airlangga.
Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto menjelaskan pembangunan giant sea wall atau tanggul laut raksasa bisa dilakukan tanpa pembebasan lahan.
Hal itu bisa dilakukan di beberapa tanah-tanah khusus, dia mengungkapkan tanah yang pertama adalah tanah timbul.
Tanah tersebut bisa saja timbul dari hasil sedimentasi alami, misalnya sedimentasi sungai di dekat muara laut. Tanah sedimentasi merupakan tanah negara.
“Tanah-tanah itu bisa bersumber dari apa saja? Misalnya dari tanah timbul. Misalnya, di Jawa ini ada tanah timbul di Bekasi itu ada 5.000 hektare itu akibat dari sedimentasi sungai,” ujar Hadi.
Kemudian ada juga hasil reklamasi langsung di wilayah pantau ataupun tanah yang muncul dari pasang surut rawa, danau, ataupun bekas sungai.
“Giant Sea Wall apabila di atas tanah tersebut bisa dilakukan tanpa ada pembebasan lahan karena itu tanah milik negara,” papar Hadi.
Di sisi lain, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang turut hadir menjadi panelis menekankan pentingnya pertimbangan ekologi.
Dalam upaya pengendalian wilayah pesisir melalui pembangunan tanggul pantai dan laut dalam pembangunan giant sea wall.
“Giant sea wall harus ada kanal-kanal, tidak boleh masif memanjang.”
“Kalau itu terjadi, maka hanya soal waktu pasti akan hancur ekologi,” ucap Trenggono.***
