Ini Tanggapan Badan Pangan Nasional Usai Dilaporkan ke KPK Terkait Tuduhan Mark Up Importasi Beras

Avatar photo

Sabtu, 6 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa melakukan kunjungan ke pasar. (Dok. Tim Komunikasi Bapanas)

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa melakukan kunjungan ke pasar. (Dok. Tim Komunikasi Bapanas)

ON24JAM.COM – Menanggapi adanya laporan pihak terkait mengenai dugaan mark up impor 2,2 juta ton, pihak Badan Pangan Nasional (Bapanas) menghormati aduan tersebut sebagai hak bagi setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasinya.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) I Gusti Ketut Astawa menyampaikan hal itu dalam keterangannya pada Jumat (5/7/2024) di Jakarta.

“Tentu kita hormati dan hargai pelaporan dari masyarakat tersebut sebagai hak dalam berdemokrasi.”

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh KPK juga mesti kita hormati dan dukung sepenuhnya.”

“Kami sampaikan bahwa Badan Pangan Nasional sesuai tugas dan fungsinya sebagai regulator yang secara teknis tentunya tidak masuk ke dalam pelaksanaan importasi yang menjadi kewenangan Bulog.”

“Dan Bulog juga sudah mengklarifikasi bahwa terkait perusahaan Vietnam tersebut tidak pernah memberikan penawaran harga ke Bulog,” ujar Ketut, dikutip dari Pangannews.com

Sebelumnya, Perum Bulog telah mengklarifikasi terkait isu mark up yang dilaporkan oleh pihak terkait, berkenaan dengan penawaran dari perusahaan Vietnam bernama Tan Long Group.

Ternyata entitas yang bersangkutan pernah mendaftarkan dirinya menjadi salah satu mitra dari Perum BULOG pada kegiatan impor, namun tidak pernah memberikan penawaran harga ke BULOG.

“Perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran harga sejak bidding tahun 2024 dibuka.”

“Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini,” ucap Mokhamad Suyamto, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum BULOG, yang menyayangkan tuduhan tanpa berdasarkan fakta tersebut.

Lebih lanjut, Ketut mengatakan, dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) senantiasa mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional,

“Kami di Badan Pangan Nasional sejak awal berdiri berfokus membangun ekosistem pangan nasional.”

“Sebagai regulator yang diamanatkan Perpres 66 tahun 2021, tentunya prinsip profesionalitas, akuntabel, dan kolaboratif senantiasa kami usung,” katanya.

“Bersama BUMN pangan melalui penugasan ke Perum Bulog dan ID FOOD, kami terus bahu membahu menyokong kebutuhan pangan masyarakat Indonesia.”

“Kami rangkul pula teman-teman swasta dan berbagai asosiasi. Semua guyup bergotong royong dengan satu tujuan, petani sejahtera, pedagang untung, masyarakat tersenyum,” pungkasnya.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Infoekbis.com dan Harianinvestor.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Helloidn.com dan Jakartaoke.com

Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Pastikan download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.

Berita Terkait

Uang Triliunan Masuk RPL! Kejagung Cekik Konglomerat CPO yang Sembunyi di Balik Korporasi
Nadiem Makarim dan Kontroversi Pengadaan Chromebook Rp9,9 Triliun di Kemendikbudristek
Bahaya Tersembunyi: 9 OBA Dikenakan Tindakan oleh BPOM
Prabowo Putuskan Nasib Pulau Sengketa Aceh–Sumut dari Rusia
KPK Puji Singapura Tolak Penangguhan Buronan KTP-el Paulus Tannos
Perluas Pengaruh Indonesia ke Dunia, IMC Luncurkan Media Berbahasa Inggris Indo24jam.com dan 01post.com
Temuan Gratifikasi Rp96 Juta di Kementerian Pekerjaan Umum, KPK Berkoordinasi dengan Inspnektorat Jenderal
Ahli Digital Rismon Dicecar Hampir Seratus Pertanyaan soal Validitas Ijazah Jokowi

Berita Terkait

Kamis, 3 Juli 2025 - 07:30 WIB

Uang Triliunan Masuk RPL! Kejagung Cekik Konglomerat CPO yang Sembunyi di Balik Korporasi

Selasa, 24 Juni 2025 - 12:03 WIB

Nadiem Makarim dan Kontroversi Pengadaan Chromebook Rp9,9 Triliun di Kemendikbudristek

Rabu, 18 Juni 2025 - 07:15 WIB

Prabowo Putuskan Nasib Pulau Sengketa Aceh–Sumut dari Rusia

Selasa, 17 Juni 2025 - 13:36 WIB

KPK Puji Singapura Tolak Penangguhan Buronan KTP-el Paulus Tannos

Selasa, 3 Juni 2025 - 13:52 WIB

Perluas Pengaruh Indonesia ke Dunia, IMC Luncurkan Media Berbahasa Inggris Indo24jam.com dan 01post.com

Berita Terbaru